logo

Written by Administrator on . Hits: 180

Pedoman Organisasi dan Administrasi

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI 

  1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
  2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
  3. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
  4. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
  5. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
  6. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Lampiran
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran 

B.PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Lampiran
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
  6. Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Lampiran
  7. Lampiran V Surat Keputusan PPID. Lampiran
  8. Lampiran IV Register Permohonan. Lampiran
  9. Lampiran XII Laporan Tahunan-revAci. Lampiran


C.PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI 

  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
  2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
  3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
  4. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
  5. Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  6. Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  7. Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  8. Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  9. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  10. Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lampiran
  12. Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  13. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
  15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
  16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
  17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim. Lampiran
  18. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Lampiran 


D.PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN 

  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Lampiran
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-10/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktora Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2020. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pension Atau Tunjangan. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 54/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 108/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 111/PMK.01/2018 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No Per 13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Tentang System Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
  • Surat Edaran No SE 14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencarian Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Rumbia

Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 351 Lampopala, Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara

Telp    : (0401) 3088873
Fax     : (0401) 3088873
HP      : 0821-3336-2051
Email  : 
pengadilanagamarumbia
@gmail.com
Youtube : Pengadilan Agama Rumbia
W
ebsite : pa-rumbia.go.id

Sosial Media

     

Arsip File - File Multimedia

- Instagram

- Facebook

- Youtube