PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

Pedoman Pengelolaan Administrasi

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
• Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)
• Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
• Undang - undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
• Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pedoman Pengelolaan Pegawai

• Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
• Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
• Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
• Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
• Undang - undang RI No. 08 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok kepegawaian.
• Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2010 Tentang Peerubahan atas Pemerintah No. 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang tidak boleh dirangkap Hakim agung dan Hakim
• Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2018 Nomor 1/SE/2018 Tentang tindak lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsioal

Pedoman Pengelolaan Keuangan

• Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• Undang - undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Undang - undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
• Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016
• Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukkan Tahun agnggaran 2018.
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
• Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
• Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Pedoman Pengelolaan Organisasi

• Undang-undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
• Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
• Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
• Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Pedoman Pengelolaan Perencanaan

• PMK 179/ PMK 05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
• PMK 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran TA.2022
• PMK 208/PMK.02/2020 tentang tata cara Revisi Anggaran Th.2021
• PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
• Surat edaran SEKMA Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran
• UU Nomor 25 tahun 2004 Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayan Peradilan
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampiran)
• Undang-undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pedoman Pengelolaan Pelaporan

• PER-9/PB/2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN 2021
• SK SEKMA NOMOR 20A/SEK/SK/IV/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
• Pedoman Perlakuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI

 

Catatan : 

Silakan klik Nomor aturan atau SK atau Undang - Undang untuk melihat atau mengunduh isi dokumen