logo

on . Hits: 12

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan Negara disamping Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Sebagai milik bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak  sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di bumi persada ini.

Dalam pemerintahan Kerajaan Islam sebagai ciri tata pemerintahan nusantara pada periode berikutnya. Peradilan Agama memperoleh tempat yang lebih nyata sebagai Penasehat Raja didalam bidang agama. Dengan dikeluarkannya Stbl.1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera, meskipun dibiarkan pertumbuhannya tanpa adanya pembinaan sama sekali.

Kemudian pada zaman kemerdekaan, tercatat beberapa peraturan yang mengakui eksistensi Peradilan Agama, antara lain adalah UU Darurat No. 1 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961,  PP No.45 Tahun 1957, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977 dan terakhir adalah UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan tambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Meskipun Peradilan Agama telah tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, tetapi jarang sekali ditemukan tulisan-tulisan tentang Peradilan Agama di Indonesia secara utuh dan lengkap. Meskipun Peradilan Agama telah mempunyai sejarah yang panjang, tetapi dilewatkan saja oleh para cendikiawan dalam percaturan Ilmu Pengetahuan. Kondisi seperti ini mungkin disebabkan para ulama dan cendikiawan muslim selalu menganggap rendah terhadap Peradilan Agama ini. Mereka menganggap bahwa berbicara tentang Peradilan Agama berarti sama saja berbicara tentang kemunduran, juga berbicara tentang hal yang sia-sia dan percuma saja tidak akan tertolong lagi dari masa kejayaan Islam seperti pada abad-abad yang lalu.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, diharapkan mulai babak baru dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Rumbia

Jl. Yos Sudarso No. 2 Lampopala, Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara

Telp : (0401) 3088873
Fax  : (0401) 3088873